Konservasi daerah aliran sungai di Pulau Jawa, Indonesia: Terjebak dalam konflik sumberdaya hutan

Berbagai upaya telah dilakukan selama beberapa dekade untuk melawan degradasi daerah aliran sungai dan lahan di Pulau Jawa. Namun, banyak daerah aliran sungai dan lahan tetap terdegradasi. Makalah ini menunjukkan rumitnya hubungan pengelolaan daerah aliran sungai dengan dikotomi antara lahan hutan negara dan lahan pribadi petani, serta upaya untuk mempertahankan dikotomi itu, yang mengacaukan hasil upaya pengelolaan daerah aliran sungai tersebutterhadap lingkungan. Di sejumlah lahan hutan negara, tutupan pohon menurun dan degradasi meningkat sejak akhir tahun 1990an sebagai akibat dari sengketa sumber daya hutan antara petani dan perusahaan hutan negara. Sebaliknya, di lahan pribadi petani, tutupan pohon meningkat pada periode yang sama, dan konservasi tanah semakin baik. Upaya konservasi tanah dan daerah aliran sungai terus berfokus di lahan pribadi petani, sedangkan tingkat degradasi di hutan negara bergantung pada kemajuan sengketa antara perusahaan hutan negara dan petani. Sengketa ini dimediasi melalui program kehutanan masyarakat (PHBM). Kinerja program ini dalam membangun kepercayaan dan rasa memiliki di pihak petani tetap terbatas. Hal ini terlihat dari tutupan pohon terbatas dan penanaman tanaman dengan konservasi tanah yang rendah, yang mengakibatkan erosi. Makalah ini menganalisis penyimpangan kecenderungan tutupan lahan dan tingkat degradasi di lahan hutan negara dan lahan pribadi petani, penyebab, dan keterkaitannya. Makalah ini kemudian mengungkapkan perangkap yang merusak lingkungan pada sistem konservasi daerah aliran sungai dalam dikotomi rezim kepemilikan lahan serta membuka perdebatan tentang kemungkinan solusi. Perdebatan tersebut harus menghubungkan tujuan dan strategi perlindungan daerah aliran sungai dengan pengaturan (ulang) pola akses dan kontrol hutan.