Pembayaran Jasa Lingkungan: Instrumen baru untuk mengatasi masalah lingkungan berkepanjangan di daerah aliran sungai dan pesisir di Indonesia? Naskah Kebijakan

Abstract

Manajemen daerah aliran sungai dan pesisir sudah lama menjadi area prioritas dalam kebijakan konservasi dan pembangunan lingkungan di Indonesia. Perdebatan seputar degradasi daerah aliran sungai di Pulau Jawa beserta dampaknya di bagian hilir muncul mulai dekade-dekade awal abad ke-20. Sejak awal, perdebatan ini berkaitan erat dengan kebijakan tentang hutan dan dipengaruhi oleh strategi perkembangan pertanian dan tujuan konservasi lingkungan. Perhatian dan intervensi politik berpindah dari badan sungai bawah dan wilayah hulu hingga menyertakan daerah pesisir. Dana dalam jumlah besar dari pihak internasional dan nasional telah diinvestasikan untuk manajemen daerah aliran sungai dan pesisir. Walau demikian, banyak dari daerah aliran sungai di Indonesia masih saja dianggap mengalami degradasi, dan dampak negatifnya memengaruhi ekosistem pesisir. Pengejawantahan posisi kebijakan tingkat tinggi ke dalam tindakan nyata juga terbukti merupakan tantangan, apalagi tindakan yang mempertimbangkan realita khusus wilayah yang kompleks dan realita sosio-politik yang sudah tumbuh sejak dahulu. Baru-baru ini, pendekatan berbasis pasar menuju tata kelola lingkungan menjadi semakin menarik bagi ranah kebijakan, di mana Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) muncul sebagai potensi alternatif atau pelengkap bagi pendekatan yang dilakukan negara. Namun sebelum menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut, ada pertanyaan mendesak yang harus dijawab, meliputi: Apa saja yang menjadi akar penyebab isu-isu daerah aliran sungai yang berkepanjangan ini, dan mengapa intervensi-intervensi terdahulu tidak mampu mengatasinya secara efektif? Apa saja penyebab tingginya beban sedimen sungai dan sedimentasi pesisir, dan bagaimana masalah ini sudah diatasi? Apa saja tantangan dalam mengelola perubahan-perubahan ini di area pesisir? Apakah PJL adalah instrumen yang tepat untuk mengatasi isu-isu daerah aliran sungai dan area pesisir ini? Makalah ini membahas pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan penelitian di Laguna Segara Anakan dan daerah aliran sungainya di Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta berdasarkan berbagai inisiatif PJL daerah aliran sungai dengan studi kasus di Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya, makalah ini menyediakan beberapa rekomendasi cermat yang dapat memperkuat kebijakan pembangunan dan konservasi lingkungan di Laguna Segara Anakan dan daerah aliran sungainya.